Makalah Orde baru

MENGGUSUR ORDE BARU

MAKALAH

DISUSUN DAN DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS TERSTRUKTUR MATA KULIAH KEWRGANEGARAAN

Dosen Pengampu : Aqib Ardiansyah S.Ag

Disusun Oleh :

1.      Elsa Susilarini

2.      Isna Fahimatul K

3.      Iza Nur Maulida

4.      Nur Azizah

5.      Nuriyatul Hikmah

6.      Nurul Faoziah

7.      Siti Himatul Auliya

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP ISLAM BUMIAYU

Tahun Akademik 2011 /2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………       1

DAFTAR ISI……………………………………………………………………       2

BAB I             PENDAHULUAN………………………………………………      3

A.    Latar Belakang…………………………………………………………………...       3

B.     Rumusan Masalah………………………………………………………………..       3

BAB II            PEMBAHASAN………………………………………………       4

A.    Orde ……………………………………………………………………………       4

B.     Latar belakang lahirnya orde baru ……………………………………………..       4

C.    Kehidupan politik masa orde baru ……………………………………………..       6

D.    Kehidupan ekonomi masa orde baru …………………………………………..       6

E.     Menggusur orde baru …………………………………………………………..       6

BAB III          PENUTUP……………………………………………………..      9

A.    Kesimpulan……………………………………………………………………...      9

B.     Saran ……………………………………………………………………………      9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah orba pada hakekatnya adalah agen kepentingan kapitalis internasional modern di bawah komando AS. Sejak saat itu , beberapa strategi social, politik dan ekonomi yang dibangun oleh negara-negara kapitalis mulai diterapkan dibawah payung ideologi development (pembangunan). Untuk merealisasikan ideologi terebut, pemerintah orba melaksanakan konsep-konsep W.W. Rostow. Sebagaimana dipesankan oleh Negara donor, seperti tertuang dalam konsep The Stages of Growth; Five Stages Scheme dan sejenisnya.

Untuk merealisasikan konsep tersebut pemerintah orba membuat berbagai kebijakan yang mengamankan pertumbuhan ekonomi, meski harus mengorbankan kepentingan bangsa dan mengabaikan amanat rakyat. Sebagai dampak dari pembangunan ekonomi selama 32 tahum, timbul satu segmen masyarakat yang memiliki harapan-harapan berlebihan (rising expectations) atas kehidupan material yang bercorak konsumtif yang gagal dipenuhi oleh pemerintah orba. Terjadilah gejolak social politik Indonesia yang pada ujungnya bermuara pada proses lengsernya soeharto dan penggusuran orde baru yang secara euphoria digembar-gemborkan sebagai reformasi.

2. Rumusan Masalah

1. Apa yan g dimaksud dengan orde ?
2. Apa latar belakang yang menjadikan adanya orde baru ?
3. Bagaimana kehidupan politik pada masa orde baru ?
4. Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa orde baru ?
5. Langkah apa yang dilakukan untuk menggusur orde baru ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Orde Baru

Secara demografi, orde yaitu Ilmu, susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yg memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dr sudut sosial politik; ilmu kependudukan.

Sedangkan secara bahasa, orde yaitu penyelidikan tt pelbagai kelompok pemakai bahasa dan variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa dengan mempergunakan statistik, dan penggolongannya berdasarkan faktor kelas sosial, agama, umur, tempat, pendidikan, dsb.

B.     Latar belakang lahirnya orde baru

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno(Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.
Orde baru lahir sebagai upaya untuk :

o   Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.

o   Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

o   Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

o   Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Latar belakang lahirnya Orde Baru :

·         Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

·         Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

·         Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

·         Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

·         Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

·         Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
1) Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
2) Pembersihan Kabinet Dwikora
3) Penurunan Harga-harga barang.

·         Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

·         Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).

·         Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI.

Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.

Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno . Dan pada 12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pada Sidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

3. Kehidupan politik masa orde baru

Upaya untuk melaksanakan Orde Baru :

• Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
• Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
• Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

·         Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.

Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika (dimana terdapat tiga pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif,Yudikatif, Legislatif) tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.

4. Kehidupan ekonomi masa orde baru

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

5. Menggusur orde baru

1. Strategi mempertahankan kepentingan          

Setelah Negara-negara ketiga tidak dibutuhkan lagi oleh Negara kapitalis, maka selanjutnya dibuat proyek social baru yaitu mengembangkan kepentingan kapitalisme internasional. Indonesia menjadi sasaran untuk merealisasikan gagasan tersebut dengan dihancurkannya struktur dan fondasi ekonomi Indonesia. Pertama-tama hali ini ditandai dengan tekanan untuk melakukan liberalisasi sector perbankan pada tahun 1988 yang mengakibatkan munculnya puluhan bank swasta. Pada tahun 1992 pengusaha swasta melakukan pinaman devisa secara besar-besaran dengan menggunakan bank-bank swasta sebagai kendaraan.

Mayoritas utang pengusaha swasta Indonesia dijamin oleh commercial paper yang memiliki jatuh tempo 5 tahun. Ketika jatuh tempo pembayaran lima tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1997, terjadi gejolak moneter yang sangat dahsyat sehingga para pengusaha tersebut tidak dapat mengembalikan utangnya yang mengakibatkan merosotnya nilai tukar rupiah.

Untuk mengatasi krisis moneter tersebut, pada januari 1998, Managing Director IMF, Michael Camdesus, berhasil “memaksa” Soeharto untuk menandatangani letter of intent yang menyangkut restrukturisasi perekonomian Indonesia yang bernaung dibawah  wacana developmentalisme-modernisme. Gejolak inii akhirnya bermuara pada krisi social dan politik sehingga menurunkan Soeharto dari tahta kekuasaan yang telah dilestarikannya selama 32 tahun.

Jelas disini terlihat bahwa reformasi adalah bagian dari scenario dunia internasional dalam mempertahankan kepentingannya di Indonesia. Karena ada kesamaan kepentingan antara kapitalisme global internasional dengan kekecewaan sebagian rakyat Indonesia yang mengalami rising expectations maka proses reformasi dapat berjalan.

Disamping menggunakan strategi ekonomi, juga digunakan ekspansi wacana dan rekayasa social. Hal ini terlihat dalam berbagai teori social pasca perang dingin. Dalam bukunya, Huntington menjelaskan bahwa periode pasca perang dingin akan diwarnai pertarungan peradaban antara peradaban barat (WASP) dengan peradaban timur (Islam an Confucian). Pengaruh paling terasa dari antisipasi benturan peradaban tersebut adalah terjadinya sentiment anti Cina hingga berujung pada terjadinya kerusuhan 13-15 mei 1998 dan kerusuhan di Ambon pada pertengahan Januari 1999.

Pada tahun 1997 dua sosiolog inggris, A. Giddens dan R. Dahrendorf mulai mensosialisasikan konsep supremasi sipil yang terdidik. Dampak dari konsep ini adalah penyingkiran ABRI dan munculnya hujatan terhadap militer Indonesia secara berlebihan disatu sisi serta menjamurnya program diploma luar negri. Semua ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan kapitalisme internasional Indonesia.

2. Tangan-tangan gaib di balik pemilu

Dalm rangka mempertahankan kepentingannya di Indonesia, kapitalisme internasional tidak ingin melakukan perubahan yang mendasar atas system politik dan ekonomi yang ada di dindonesia. Agar hal itu bisa berjalan dengan baik, maka dibuatlah skenario yang bisa mengganti aktor-aktor yang sedang bermain. Maka bisa kita maklumii kalu dunia internasional memiliki antusiasme tinggi atas pemilu diindonesia.

Namun satu hal yang perlu diingat, melihat hasil pemilu yang ada, hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi perubahan kebijakan yang mendasar dalam system ekonomi dan politik Indonesia. Tokoh- tokoh yang akan naik dalam tampuk kepemimpinan masih didominasi oleh mereka-mereka yang mempertahankan wacana developmentalisme-modernisme.

Semua ini mengindikasikan adanya kenyataan buatan (virtual reality) yaitu suatu penampakan semu demokrasi dimana terdapat parta-partai peserta pemilu, panitia pemilu, pengawas pemilu, para pemilih, bahkan ada pula demonstrasi yang menunutut diusutnya kecurangan-kecurangan pemilu yang semuanya itu hanya melegitimasi demokrasi procedural tanpa membahas substansi kedaulatan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, pemilu lebih merupakan mekanisme “pemutihan” politik dan pembaharuan actor untuk mengokohkan kebijakan kapitalisma global Indonesia.

Kini kekuatan kapitalisme global di Indonesia hamper tidak dibendung lagi. Mereka melakukan strategi-strategi lanjutan untuk memperkokoh posisinya. Pertama-tama yang akan dilakukan para pemilik modal Negara-negara kapitalis adalah mengambil alih perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah bengkrut dan tidak mampu membayar utang melalui system debt-to equity swap. Dengan cara ini mayoritas saham perusahaan nasional akan jatuh ke tangan asing.

Disamping itu, untuk memperkuat pengaruhnya di Indonesia, Negara-negara kapitalis akan terus memberlakukan system demokrasi formal-prosedural. Strategi lain adalah restrukturalisasi ditubuh militer. Melihat gejala yang ada bukan tidak mungkin akan terjadi penghilangan atas jabatan Panglima TNI untuk diganti dengan jabatan Kepala Staf Gabungan yang akan dijabat secara bergiliran oleh masing-masing pimpinan dari ketiga angkatan. Dengan cara ini maka TNI tidak mampu melakukan konsolidasi politik, rasanya akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan kebijakan pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang baik, terpadu, dan berkesinambungan untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Keadaan yang demikian hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan nasional jangka pendek yang bersifat adhoc , dan akibat logis berikutnya seluruh aspek kehidupan Negara-bangsa Indonesia akan didikte oleh aktor-aktor kapitalisme global yang bergerak dipasar modal, pasar financial, pasar komoditi dan pasar informasi / media.

3. Membangun masyarakat baru

Menghadapi situasi yang demikian memang sulit, sebab kita tidak mungkin keluar dari cengkeraman kapitalisme global karena Indonesia telah ikut menjadi penandatanganan APEC dan telah pula terdaftar sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WHO. Yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menrima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis dan cerdas.

Setelah itu langkah selanjutnya adalah merumuskan kepentingan kolektif nasional dengan melihat potret besar konstelasi politik internasional sebagai acuan, dengan tetap menjadikan kepentingan dan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 45 sebagai titik pijak bersama.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno(Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

Orde baru dilatar belakangi karena adanya peristiwa pembunuhan secara besar-besaran pada 30 september 1965 oleh PKI. Setelah dikeluarkannya Surat Perintah sebelas maret 1966 yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan, terjadilah konflik dualism yang membawa Soeharto menjadi presiden.

Namun ternyata pemerintah orba pada hakekatnya adalah agen kepentingan kapitalis internasional modern di bawah komando AS. Mereka menggunakan berbagai macam strategi yang mengorbankan kepentingan bangsa dan mengabaikan amanat rakyat, itulah yang menyebabkan adanay penggusuran masa orde baru.

2. Saran

Masyarakat Indonesia harusnya menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis dan cerdas. Dan memilih konsep atau model sosio-ekonomi-politik yang tetunya dengan memperhitungkan keberadaan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografi demografi, kultur, system nilai, kondisi soial dan infrastruktur yang ada.